Sumatera Barat harus belajar pada bencana yang terjadi sebelumnya. Kesiap siagaan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana (mitigasi) adalah sesuatu yang harus disosialisasikan dan dikembangkan saat ini.

Tentang”Menyikapi Terbitnya Permenhut No. P 49 / menhut – II / 2008 Tentang Hutan Desa”Bagi masyarakat nagari; hak ulayat tidak hanya dipandang dari sisi ekonomis belaka, namun juga merasuk pada relung sosial dan budayanya. Selain itu, telah jamak diketahui juga, bahwa eksistensi hak ulayat berbanding lurus dengan keberadaan masyarakat nagari, artinya antara ulayat dengan nagari merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan.[1] Namun realitasnya, Penunjukan kawasan hutan secara sepihak oleh pemerintah (Departemen Kehutanan) mengakibatkan putusnya hubungan (hukum) antara masyarakat nagari dengan ulayat/hutannya 

[1] Selain digaungkan oleh masyarakat nagari, akademisi, dan aktivis NGO. Pendapat ini juga dilontarkan oleh pemerintah propinsi sumatera barat. Hal ini bisa dilihat dalam Nota penjelasan Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 4 February 2003 di hadapan Sidang Paripurna DPRD Sumatera barat dalam proses pembahasan RPTU yang menyebutkan; “Pengaturan tanah ulayat mempunyai keterkaitan yang erat dengan prinsip kembali ke nagari sebagaimana di maksud oleh Peraturan daerah Sumatera Barat No.9 tahun 2000 tentang ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Perda No.9 tahun 2000 merupakan suatu titik tolak yang mendasar  untuk dapat mengatur dan mengelola tanah ulayat, karena hidup bernagari mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan tanah ulayat dan adat istiadat.” 

Buletin Akar Rumput merupakan kerjasama Qbar Sumbar dengan Walhi Sumbar, yang terbit untuk pertama kalinya untuk Bulan Januari-Maret 2008, buletin ini diterbitkan per 3 bulan. Pada edisi pertama ini berisi tentang Ranperda tentang Tanah Ulayat, serba serbi kegiatan Walhi Sumbar, seba-serbi kegiatan Qbar dan juga tentang resensi buku dari Qbar Sumbar dan HuMa Jakarta dan Walhi Sumatera Barat.

Penulis:

Nurul Firmansyah, Naldi Gantika, Muhammad Ali

Penerbit:

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) dan Perkumpulan Qbar